12 Program Menanggulangi Kemiskinan pada saat Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Mencoba menelusurkan 12 program
pengentasan kemiskinan. Dalam program tersebut, SBY menjadikan bantuan langsung
tunai (BLT) sebagai program prioritas. Berikut petikan pidato Presiden SBY di
Istana Negara, Rabu (31/1/2007).
1. Bantuan langsung tunai pada tahun 2006
dianggarkan sebesar Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Pada tahun 2007
dilakukan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat untuk memutus rantai
kemiskinan antar generasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51
kabupaten dan 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan
pendidikan, bantuan kesehatan, dengan rata-rata bantuan per rumah tangga
sebesar Rp 1,390.
2. Kita juga melanjutkan program beras untuk
rakyat miskin. Perlu saya sampaikan, pemerintah terus berupaya untuk
meningkatkan produksi beras dalam rangka swasembada pangan. Meskipun produksi
beras telah meningkat dari 54,1 juta ton, gabah kering giling pada tahun 2004
menjadi 54,7 juta ton pada tahun 2006, namun kita akan terus berupaya untuk
menambah produksi sebanyak 2 juta ton dalam rangka pengamanan stok nasional. Anggaran
sektor pertanian meningkat pesat dari Rp 3,6 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp
10,1 triliun, sudah termasuk untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,4 triliun.
Impor beras hanya dilakukan untuk memenuhi kecukupan stok beras, baik dalam
rangka antisipasi kebutuhan bencana maupun untuk menjaga stabilitas harga
beras. Harga beras yang stabil akan melindungi baik petani maupun konsumen
beras, terutama kelompok rakyat miskin kita yang masih sangat rawan dan lemah
terhadap ulah pedagang spekulan beras.
3. Bantuan untuk sekolah/pendidikan,
termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan guru agama dilakukan dengan
meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi
Rp 50 triliun pada tahun 2007.Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
meningkat dari Rp 5,13 triliun tahun 2005, menjadi Rp 10,2 triliun pada tahun
2006 dan menjadi Rp 11,6 triliun tahun 2007. Program BOS telah membebaskan 70,3
persen siswa wajib belajar terutama di kawasan pedesaan, dan menurunkan tingkat
putus sekolah dari 4,25 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 1,5 persen pada
tahun 2006.Pemerintah juga meningkatkan pelayanan Pendidikan Kesetaraan Paket A
dan B untuk penduduk tidak bersekolah dan putus sekolah, dari 470 ribu penduduk
pada tahun 2004 menjadi 1,1 juta pada tahun 2006, dan 2 juta pada tahun
2007.Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang
tidak menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun tingkat SD dan SMP karena
alasan kesulitan akses. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah
meningkatkan tunjangan kesejahteraan dari Rp 100 ribu per guru pada tahun 2004
menjadi Rp 200 ribu per guru pada tahun 2007. Untuk 18 ribu guru di daerah
terpencil juga diberikan tunjangan khusus. Pada tahun 2007 lebih dari 170 ribu
guru akan diberikan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi setara S1/D4.
4. Bantuan kesehatan gratis untuk berobat
di Puskesmas dan rumah sakit dilaksanakan melalui pemberian Asuransi Kesehatan
Masyarakat Miskin yang mencakup 51 juta peserta. Sejak tahun 2004 Pemerintah
telah meningkatkan anggaran sektor kesehatan sebesar 250 persen, hingga pada
tahun 2007 ini mencapai Rp 17,24 triliun ditambah Dana Alokasi Khusus sebesar
Rp 3,2 triliun.Selain untuk pengobatan gratis bagi kelompok miskin, peningkatan
kembali jumlah dan fungsi Puskesmas dan Posyandu, juga digiatkan kembali
program Imunisasi Nasional yang akan mencakup 23,6 juta balita (98,1 persen).
Salah satu hasilnya adalah terjadinya penurunan yang drastis kasus penemuan
gizi buruk dari 76.176 pada tahun 2005, menjadi 19.567 pada tahun 2006. Dana
sektor kesehatan juga dialokasikan untuk memerangi wabah flu burung, HIV/AIDS,
dan demam berdarah. Pemerintah juga telah beberapa kali menurunkan harga obat
generik hingga 70 persen untuk 150 jenis obat, dan antara 10-80 persen untuk
1.418 jenis obat esensial. Dalam situasi terbatasnya daya jangkau masyarakat
kita, penurunan tersebut tentunya sangat berarti.
5. Pembangunan perumahan rakyat, atau
rumah sederhana meningkat dari 70.957 unit tahun 2004 menjadi 90.144 unit tahun
2006, dengan kenaikan pemberian subsidi pembelian rumah dari minimal Rp 2,4
juta menjadi Rp 5 juta, atau naik lebih dari 100 persen, dan dari maksimal Rp
3,5 juta menjadi maksimal Rp 9 juta atau naik 157 persen. Pembangunan rumah
susun sederhana akan semakin ditingkatkan, termasuk dengan pemberian insentif
bagi pelaku swasta mulai tahun 2007 terutama di kota besar dengan penduduk
lebih dari 1,5 juta jiwa.
6. Pemberian kredit mikro, dan dana
bergulir untuk koperasi, usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengembangkan
Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro yang kita sebut (P3KUM)
dan disalurkan melalui lembaga keuangan mikro berkualitas. Sampai tahun 2006,
pemerintah telah menyalurkan dana penjaminan sebesar Rp. 345,6 miliar, dengan
rasio jaminan terhadap pinjaman 1 berbanding 2,5. Target dana penjaminan pada
tahun 2007 ini adalah sebesar Rp. 1 triliun atau meningkat 289 persen, dengan
rasio jaminan 1 berbanding 10.
7. Mengait bantuan untuk petani dan
peningkatan produksi pangan, pemerintah menyediakan pupuk murah kepada petani
sebesar Rp 5,8 triliun, yang berarti mengalami peningkatkan 350 persen dibanding
tahun 2004, yang baru mencapai angka Rp 1,6 triliun. Begitu pula bantuan benih
unggul gratis kepada petani, ditingkatkan sebanyak 1300 persen dibandingkan
dengan tahun 2004. Di tahun 2004 itu, bantuan bibit unggul gratis baru
dianggarkan sebesar Rp 80,9 miliar.
Tahun ini, angka itu ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun. Subsidi bunga petani
plasma juga dilakukan untuk revitalisasi perkebunan yang disalurkan melalui
perbankan. Anggaran untuk subsidi bunga telah disediakan sebesar Rp 1 triliun,
dengan maksimum bunga kredit pinjaman kepada petani sebesar 10 persen.
8. Berkaitan dengan bantuan untuk nelayan
dan program untuk sektor perikanan, pemerintah telah melaksanakan kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan pemberian dana penguatan modal
usaha budidaya. Pada tahun 2004, jumlah dana yang disalurkan adalah Rp. 98
miliar. Pada tahun 2005-2006, dana itu telah ditingkatkan menjadi Rp. 311.8
miliar. Program ini akan terus dilanjutkan di tahun 2007, dengan mencakup
daerah yang lebih luas lagi.
9. Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri
Sipil, termasuk prajurit TNI dan Polri dilakukan dengan meningkatkan gaji
pokok dan tunjangan secara cukup tajam, termasuk untuk lauk pauk TNI dan Polri,
serta pemberian gaji ke-13. Total pendapatan Pegawai Negeri Sipil terutama
golongan terendah I (a) ditingkatkan secara signifikan dan konsisten selama 2
tahun terakhir, yaitu dari Rp 692.750 per bulan pada tahun 2005, menjadi Rp 1
juta per bulan pada tahun 2006 atau naik 44,5 persen, dan pada tahun 2007
meningkat kembali menjadi Rp 1.285.400 per bulan atau meningkat 28,5 persen.
10. Peningkatan kesejahteraan buruh dilakukan
melalui pemberian Jaminan Sosial Pekerja yang meliputi Jaminan hari tua,
jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan
PHK dengan sistem Asuransi. Juga dilakukan pembangunan fasilitas perumahan
pekerja dengan membangun rumah susun sewa sebanyak 250 unit, pemberian Kredit
Pemilikan Rumah bagi pekerja untuk 47.330 unit pada tahun 2006 dan 13 ribu unit
pada tahun 2007, dan pemberian subsidi bunga KPR.
11. Bantuan untuk para penyandang cacat
diberikan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial sebesar Rp 300.000 per
bulan kepada 3.750 penyandang cacat di 5 provinsi. Sementara itu pelayanan yang
disalurkan melalui panti dan non panti mencakup 30.960 orang pada tahun 2006,
dan 12.635 orang pada tahun 2007.
12. Pelayanan publik yang lebih cepat dan
murah untuk rakyat diwujudkan baik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk,
pengurusan SIM, STNK, BPKP, Paspor, hingga pelayanan pembayaran Pajak,
Kepabeanan dan Cukai. Perbaikan pelayanan dilakukan baik dengan melakukan
penyederhanaan prosedur, kepastian tarif atau harga, serta kecepatan pelayanan
dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis
elektronik.
Selain itu, sebaran
penduduk miskin juga tidak merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.
Penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan
prosentase terbesar berada di wilayah perdesaan di Pulau Jawa, disusul Pulau
Sumatera, baru kemudian pulau-pulau lain di Indonesia. Secara rinci, gambaran
jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan.
Profil
Kemiskinan Per Provinsi Tahun 2011. Sumber data BPS.
Sebaran penduduk miskin juga
tidak merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia seperti Gambar di bawah ini
:
Jumlah
Penduduk Miskin Perdesaan dan Perkotaan 2011 (dalam ribuan). Sumber data BPS.
Kesimpulan
Dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan di Jawa
Barat, pemerintah provinsi menghadapi beberapa kendala yang membuat target
penurunan angka kemiskinan belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Angka
kemiskina di Jawa Barat masing terbilang tinggi lebih dari 4 juta orang atau
bila diukur dari angka penurunan baru mencapai 2% sedangkan dari target secara
nasional sebesar 8%. Tetapi hal ini bukan berarti kegagalan,
karena berbagai program yang dilakukan dari tahun ke tahun menunjukkan angka
peningkatan, bahkan -Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pendekatan
sistemik dengan cara mewajibkan semua
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya membuat program
penaggulangan kemiskinan.Bukan itu saja, Gubernur Jawa Barat telah mendisain
kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota yang berafiliasi pada
program-program kemiskinan yang telah digagas oleh setiap OPD di tingkat
propinsi. Dengan cara ini diharapkan beberapa kendala yang selama ini
mempengaruhi upaya peningkatan capaian kerja penanggulangan kemiskinan di Jawa
Barat dapat diatasi. Beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian dalam
usaha mempercepat penaggulangan kemiskinan di jawa Barat adalah :
1. Kurang terintegrasi program-program penanggulangan kemiskinan pada tahap
perencanaan, sinkronisasi program pada
tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha,
masyarakat madani) .
2. Kelemahan
dalam hal Pendataan, pendanaan dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan .
3. Belum efektif Koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah .
Sumber :
-http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/perkembangan-tingkat-kemiskinan/
-http://heriwinarto.wordpress.com/2009/02/08/12-program-sby-untuk-pengentasan- kemiskinan/
Nama : Puja Purnama
NPM : 26213942
Kelas : 1EB03
